Kecelakaan Kapal Terus Berulang, Kelebihan Muatan Tak Boleh Lagi Dianggap Pelanggaran Biasa

KM Nurul Salsa yang berlayar dari Pulau Jampea menuju Pelabuhan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan, tenggelam pada Rabu (15/7/2026). Hingga Sabtu (18/7/2026), sebanyak 52 penumpang berhasil diselamatkan, satu orang meninggal dunia dan puluhan lainnya masih dalam pencarian. Polisi juga telah mengamankan nahkoda kapal untuk kepentingan penyelidikan.

Hasil penyelidikan awal menunjukkan kapal diduga berlayar dalam kondisi melebihi kapasitas. Selain membawa penumpang yang jumlahnya melebihi manifes, kapal tersebut juga mengangkut sekitar 17 ton bahan kebutuhan pokok serta empat unit sepeda motor. Dugaan lainnya, kapal mengalami mati mesin sebelum akhirnya tenggelam di tengah pelayaran.

Tragedi KM Nurul Salsa sesungguhnya bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Indonesia telah berkali-kali menghadapi kecelakaan transportasi laut dengan penyebab yang hampir serupa, mulai dari kelebihan muatan, lemahnya pengawasan manifes penumpang, hingga pelanggaran terhadap standar keselamatan pelayaran.

Ironisnya, kecelakaan serupa terus berulang di negara yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dan menjadikan transportasi laut sebagai salah satu urat nadi mobilitas masyarakat. Bagi sebagian wilayah kepulauan, kapal bukan sekadar alat transportasi, melainkan menjadi satu-satunya akses untuk memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, hingga distribusi kebutuhan pokok.

Karena itu, keselamatan transportasi laut seharusnya menjadi perhatian utama seluruh pemangku kepentingan. Tidak cukup hanya mengusut nahkoda atau operator kapal setiap kali kecelakaan terjadi, tetapi juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan yang selama ini berjalan.

Pemerintah perlu memastikan pemeriksaan kapasitas muatan dilakukan secara ketat sebelum kapal diberangkatkan. Pemeriksaan tidak boleh hanya sebatas dokumen administrasi, tetapi juga dilakukan secara fisik terhadap jumlah penumpang dan barang yang diangkut. Pengawasan di pelabuhan-pelabuhan kecil yang selama ini kerap luput dari perhatian juga harus diperkuat.

Di sisi lain, digitalisasi manifes penumpang sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Dengan sistem yang terintegrasi, jumlah penumpang yang naik ke kapal dapat dipastikan sesuai dengan kapasitas dan data yang tercatat. Sistem tersebut juga akan mempermudah proses pencarian dan penyelamatan apabila terjadi kecelakaan.

Kesadaran masyarakat juga menjadi faktor yang tidak kalah penting. Kelebihan muatan sering kali terjadi karena adanya kompromi antara operator kapal dan penumpang yang sama-sama ingin segera berangkat. Padahal, setiap penumpang yang menerima kondisi kapal yang melebihi kapasitas sesungguhnya sedang mempertaruhkan keselamatannya sendiri.

Transportasi laut Indonesia tidak boleh lagi dipandang sebagai moda transportasi kelas dua dibandingkan transportasi darat maupun udara. Negara maritim seperti Indonesia justru seharusnya memiliki standar keselamatan pelayaran yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Investasi terhadap keselamatan pelayaran bukan semata persoalan pengadaan kapal atau pembangunan pelabuhan yang megah. Pengawasan yang konsisten, penegakan hukum tanpa kompromi, peningkatan kompetensi awak kapal, serta edukasi kepada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya tersebut.

Tragedi KM Nurul Salsa semestinya menjadi alarm bagi seluruh pihak. Setiap kecelakaan yang terjadi akibat kelebihan muatan menunjukkan masih adanya celah pengawasan yang harus segera diperbaiki. Tidak ada alasan untuk menunggu korban berikutnya sebelum melakukan perubahan.

Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia seharusnya mampu menjadikan keselamatan transportasi laut sebagai prioritas utama pembangunan. Sebab, setiap kapal yang berlayar bukan hanya membawa penumpang dan barang, tetapi juga membawa harapan agar seluruh penumpangnya dapat tiba dengan selamat di tujuan.